Home / News / English

Kementerian ESDM Buka Opsi Hapus Tunggakan Pertambangan

Minggu - 07 Apr 2019, 20:44 WIB
Foto: Istimewa
Editor : Joko Yuwono

Jakarta, Warta Sawit Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sampai saat ini masih memverifikasi kondisi tunggakan penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan yang sulit ditagih sejak 2010 silam.

Jika piutang setoran pertambangan ini benar-benar macet, Kementerian Energi membuka opsi untuk menghapuskan piutang tersebut dari kekayaan negara.

"Kami harus pastikan dulu. Kalau bisa, kami akan tagih semuanya," ujar Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Jonson Pakpahan kepada Tempo, Kamis 23 Agustus 2018.

Jonson mencatat total tunggakan yang berisiko macet sebesar Rp 2,1 triliun dari ribuan penambang. Sebagian besar piutang berasal dari komponen iuran tetap (land rent) yang semestinya dibayar perusahaan saban tahun.

Jonson mengatakan Kementerian Energi tak bisa sembarangan mengusulkan penghapusan piutang. Lembaganya harus berkoordinasi lebih dulu dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara dan Daerah, Kementerian Keuangan bakal menilai upaya Kementerian Energi menagih tunggakan. Jika dirasa optimal, maka pilihan pemutihan bisa dipertimbangkan.

Untuk dikategorikan macet, Kementerian Energi juga harus melihat faktor kemampuan keuangan penunggak, keberadaan barang jaminan, dan masalah lainnya. Dia menuturkan nantinya verifikasi akan dibantu oleh Dinas Energi provinsi setempat. "Kalau kami hapus ternyata masih bisa, enak banget (bagi penunggak) dong," ungkap Jonson.

Jonson memastikan seluruh penunggak ini sudah tak diizinkan menambang. Pasalnya, pemerintah sudah memblokir pelayanan mulai dari bea cukai, administrasi hukum, hingga izin berlayar di syahbandar, pada akhir 2017 lalu. Ada 5.587 izin tambang yang menjadi objek pemblokiran.

Anggota Tim Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian Patria, mengatakan pemerintah tak bisa menghapus piutang begitu saja. "Kewajiban itu harus dilunasi," kata dia.

Dian menyarankan pemerintah supaya memburu perusahaan hingga ke penerima manfaat terakhir (ultimate beneficial ownership). Pasalnya, Dian mencurigai para pemilik meninggalkan perusahaannya lalu mendirikan korporasi baru.

"Sangat mungkin perusahaan itu berganti baju. Apalagi kalau dia (pemilik) punya perusahaan lain yang sehat," ujar Dian.

Sementara, Direktur Pilar Nusantara-lembaga masyarakat sipil yang mengawal penertiban izin tambang di Sumatera Selatan-Rabin Ibnu Zainal, mengemukakan mengemukakan pemerintah sulit menagih piutang pertambangan, terutama ke pemegang izin yang tak aktif. "Alamat perusahaannya tak jelas. Ada juga yang ketika ditagih mereka mengaku tak punya dana lagi," ujar Rabin.

Pemerintah, kata dia, juga sempat ingin melacak perusahaan ke pemilik sebenarnya. Namun upaya ini terbentur akses informasi yang terbatas. "Kalau pemerintah berkomitmen seharusnya pemerintah pusat bisa langsung akses ke Kementerian Hukum dan HAM."

Meski begitu, Rabin berpendapat aturan beneficial ownership Tanah Air belum sempurna. Sebab, sekali pun ditemukan, pemerintah tak bisa meminta pertanggungjawaban ke pemilik sebenarnya. Dia meminta regulator memperbaiki aturan ini.

Menanggapi hal ini, Jonson mengatakan ESDM bakal menggunakan segala cara, termasuk di antaranya melacak pemilik sebenarnya dari badan usaha yang menunggak. "Tentu jika memungkinkan opsi itu bisa kami ambil," katanya.

Baca Juga: Kuota Penerima Beasiswa Sawit Diusulkan Sebanyak 450 Orang
BERITA PILIHAN
Berita Lainnya

APROBI Apresiasi Penyesuaian Tarif Pungutan Ekspor Sawit

Korporasi

Industri Minyak Nabati Dukung Penerapan Tarif Pungutan Ekspor Sawit

Lingkungan

Ketua GAPKI, Kampanye Hitam Kelapa Sawit Sudah Kelewat Batas

Sustainability

Wilmar Group Lakukan Konservasi Burung Pemangsa di Kalimantan

Korporasi

Sawit Sumbermas Kejar Target Produksi CPO Hingga Akhir Tahun 2020

Korporasi

eKomoditi Indonesia Release ePCS Versi 3.8 Dilengkapi Iris Scanner

Digitalisasi

Sebagai Sumber Energi Terbarukan, Sawit Harus Dapat Insentif Lebih

Energi

Dorong Serapan Minyak Kelapa Sawit, RSPO Dukung Konsep Shared Responsibility

Sustainability

Jepang Siap Tampung Limbah Pabrik Kelapa Sawit Hingga 15 Tahun ke Depan

Sustainability

Implementasikan Program Sawit Rakyat, PTPN III Lakukan Peremajaan

Lingkungan
Plantation Application Software

Astra Grup Perluas Digitalisasi Perkebunan Sawit di Masa Pandemi

Korporasi

Pengusaha Sawit Targetkan Produksi 49 Juta Ton CPO di 2021

Korporasi

Banyak Konsumen Tidak Mengetahui Minyak Sawit yang Berkelanjutan

Sustainability

Jambi Kekurangan Pabrik Pengolahan Sawit, Apa Dampaknya ke Petani?

Lingkungan

Korindo Group Klaim Telah Moratorium Pembukaan Lahan sejak 2017

Sustainability

Kemenangan Joe Biden Bikin Harga CPO Tembus Level Tertinggi 2020

Ekonomi

Meski Ekspor Sempat Turun, Harga CPO Masih Kuat Nanjak

Ekonomi

Pemerintah Indonesia Pantang Mundur Lawan Diskriminasi Sawit

Agroteknologi

Buka Wawasan Para Milenial, BPDPKS Edukasi Manfaat Sawit

Edukasi

Lawan Kampanye Hitam, BPDPKS Lakukan Edukasi dan Sosialisasi

Agroteknologi
Plantation Application Software

Program Peremajaan Sawit Rakyat Dinilai Pro Petani Sawit

Lingkungan

Edukasi Pencegahan Karhutla Bagi Masyarakat Terus Dilakukan Walau Masa Pandemi

Edukasi

Lewat Dukungan Dana Sawit Dari BPDP-KS, 4.529 Petani Peroleh Pelatihan

Edukasi

Data Mining dan Big Data Analysis di Perkebunan Kelapa Sawit

Digitalisasi

GAPKI Selenggarakan Konferensi Internasional Kelapa Sawit Secara Virtual

Sustainability

Mulai Pulih, Industri Sawit Indonesia Terus Tunjukkan Tren Positif

Sustainability

Pengusaha Sawit Targetkan Produksi 49 Juta Ton CPO di 2021

Ekonomi

Defisit CPO di 2025 Berisiko Ekspansi Lahan Besar-besaran

Edukasi

Industri Lagi Goyang, Ekspor Kelapa Sawit Mampu Tembus USD 10,06 Miliar

Ekonomi

Kembangkan Biodiesel, Pemerintah Kehilangan Potensi Ekspor CPO Rp 41,7 Triliun

Energi
Plantation Application Software

Kelapa Sawit Semakin Berkelanjutan dengan Revolusi Industri 4.0

Digitalisasi

Aspek Teknologi Industri Kelapa Sawit Harus Berbenah

Digitalisasi

Inovasi Teknologi Optimalkan Produksi Sawit di Lahan Gambut

Lingkungan

Pupuk Kaltim Kembangkan Teknologi Pertanian Kelapa Sawit

Digitalisasi

Sawit Berkelanjutan, Kuncinya Sains dan Teknologi

Agroteknologi

Menteri Pertanian: Potensi Sawit Mesti Dikembangkan Untuk Genjot Ekspor

Ekonomi

Astra Agro Raih Environment Social Governance (ESG) Award 2020

Korporasi

Revolusi Industri Digital 4.0 di Perkebunan Kelapa Sawit

Digitalisasi

Hasil Riset IUCN, Kelapa Sawit 9 Kali Lebih Efisien dalam Penggunaan Lahan

Edukasi

WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Edukasi
ENGLISH CHANNEL
Lihat Semua