Home / News / Digitalisasi

Aspek Teknologi Industri Kelapa Sawit Harus Berbenah

Sabtu - 21 Nov 2020, 12:40 WIB
Foto: Implementasi Electronic Plantation Control System di perkebunan sawit
Editor : Joko Yuwono

Jakarta, Warta Sawit Indonesia -- Sektor komoditas kelapa sawit berperan besar dalam menopang ekspor Indonesia. Dengan masuknya era Revolusi Industri 4.0, industri kelapa sawit perlu segera berbenah terutama dalam aspek teknologi digital.

Efisiensi bisnis dan operasional mutlak segera dilakukan khususnya menyangkut kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak tenaga kerja. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengaku industri kelapa sawit sudah mulai memasuki era digital terutama di perkebunan kelapa sawit.

Gapki telah meluncurkan aplikasi Pro-Sawit. Aplikasi ini memfasilitasi petani untuk mengunggah produksi tandan buah segar (TBS) yang akan dijual ke pasar. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu para petani kelapa sawit dalam memasarkan hasil perkebunannya dengan harga bagus dan sesuai dengan dinamika pasar.

Dalam aplikasi ini juga disajikan harga sawit terkini. “Mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Dengan teknologi juga memberikan efisiensi dan tentu memudahkan memantau aktivitas di kebun secara realtime ,” tuturnya. Demikian pula dengan pabrik kelapa sawit yang mulai menggunakan teknologi digital untuk memudahkan pekerjaan di industri sawit.

Era Revolusi Industri 4.0 juga tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Gapki telah memberikan sertifikasi kepada para pekerja di sektor kelapa sawit yang dianggap mumpuni. Di sisi lain, pemerintah telah menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa (UE) untuk ikut menyuarakan kekecewaan Pemerintah RI sekaligus membantu proses negosiasi dan diplomasi pemerintah Indonesia pada UE terkait tindakan diskriminasi UE terhadap kelapa sawit asal Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sejak 13 Maret 2019 lalu, berdasarkan kebijakan UE, Komisi Eropa mengeluarkan regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi ILUC (Indirect Land Use Change).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, posisi keras Pemerintah RI dalam menanggapi dirilisnya konsep Delegated Act RED II oleh Komisi Eropa tersebut. Dia menegaskan, kelapa sawit merupakan komoditas sangat penting bagi Indonesia. Ini tercermin dari nilai kontribusi ekspor crude palm oil (CPO) senilai USD17,89 miliar pada tahun 2018.

Industri ini juga berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto. Selain itu, industri sawit menyerap 19,5 juta tenaga kerja, termasuk 4 juta petani kelapa sawit di dalamnya. “Kelapa sawit bukan hanya menghasilkan devisa yang banyak, tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali. Bisa dilihat bagaimana tingkat kemiskinan di daerah penghasil kelapa sawit itu turun lebih cepat,” ujarnya belum lama ini.

Kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menggantikan bahan bakar fosil. Target produksinya mencapai 9,1 juta kl yang dijalankan melalui program mandatori biodiesel (B-20) sejak 2015. “Dengan peranan kelapa sawit tersebut, jelaslah bahwa kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang juga merupakan prioritas pertama dalam pencapaian SDGs 2030,” katanya.

Apabila nanti kebijakan ini disetujui Parlemen Uni Eropa, pemerintah akan mengambil keputusan tegas membawa kasus ini ke lembaga hukum perdagangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). “Jadi, kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme terselubung kemudian diubah yang ujungnya diskriminasi,” kata Darmin.

Darmin juga menggarisbawahi hubungan, baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terefleksi dalam perdagangan dan investasi. Kemitraan strategis antara ASEAN dan Uni Eropa saat ini ditunda. Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang mendukung tindakan diskriminatif yang diusulkan Komisi Eropa tersebut.

“Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan memengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang terjalin sejak lama. Terlebih saat ini kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement),” tuturnya.

Senada dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, industri sawit juga berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan ke bawah 10%. Untuk itu, Pemerintah Indonesia meminta dukungan penuh dari dunia usaha asal Uni Eropa untuk menyampaikan concern serta keprihatinan Indonesia pada pemerintahan negara-negara UE melalui investor dari perusahaan yang hadir hari ini terkait tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit.

Baca Juga: Transformasi Digital Perkebunan Kelapa Sawit Di Masa Pandemi
BERITA PILIHAN
Berita Lainnya

APROBI Apresiasi Penyesuaian Tarif Pungutan Ekspor Sawit

Korporasi

Industri Minyak Nabati Dukung Penerapan Tarif Pungutan Ekspor Sawit

Lingkungan

Ketua GAPKI, Kampanye Hitam Kelapa Sawit Sudah Kelewat Batas

Sustainability

Wilmar Group Lakukan Konservasi Burung Pemangsa di Kalimantan

Korporasi

Sawit Sumbermas Kejar Target Produksi CPO Hingga Akhir Tahun 2020

Korporasi

eKomoditi Indonesia Release ePCS Versi 3.8 Dilengkapi Iris Scanner

Digitalisasi

Sebagai Sumber Energi Terbarukan, Sawit Harus Dapat Insentif Lebih

Energi

Dorong Serapan Minyak Kelapa Sawit, RSPO Dukung Konsep Shared Responsibility

Sustainability

Jepang Siap Tampung Limbah Pabrik Kelapa Sawit Hingga 15 Tahun ke Depan

Sustainability

Implementasikan Program Sawit Rakyat, PTPN III Lakukan Peremajaan

Lingkungan
Plantation Application Software

Astra Grup Perluas Digitalisasi Perkebunan Sawit di Masa Pandemi

Korporasi

Pengusaha Sawit Targetkan Produksi 49 Juta Ton CPO di 2021

Korporasi

Banyak Konsumen Tidak Mengetahui Minyak Sawit yang Berkelanjutan

Sustainability

Jambi Kekurangan Pabrik Pengolahan Sawit, Apa Dampaknya ke Petani?

Lingkungan

Korindo Group Klaim Telah Moratorium Pembukaan Lahan sejak 2017

Sustainability

Kemenangan Joe Biden Bikin Harga CPO Tembus Level Tertinggi 2020

Ekonomi

Meski Ekspor Sempat Turun, Harga CPO Masih Kuat Nanjak

Ekonomi

Pemerintah Indonesia Pantang Mundur Lawan Diskriminasi Sawit

Agroteknologi

Buka Wawasan Para Milenial, BPDPKS Edukasi Manfaat Sawit

Edukasi

Lawan Kampanye Hitam, BPDPKS Lakukan Edukasi dan Sosialisasi

Agroteknologi
Plantation Application Software

Program Peremajaan Sawit Rakyat Dinilai Pro Petani Sawit

Lingkungan

Edukasi Pencegahan Karhutla Bagi Masyarakat Terus Dilakukan Walau Masa Pandemi

Edukasi

Lewat Dukungan Dana Sawit Dari BPDP-KS, 4.529 Petani Peroleh Pelatihan

Edukasi

Data Mining dan Big Data Analysis di Perkebunan Kelapa Sawit

Digitalisasi

GAPKI Selenggarakan Konferensi Internasional Kelapa Sawit Secara Virtual

Sustainability

Mulai Pulih, Industri Sawit Indonesia Terus Tunjukkan Tren Positif

Sustainability

Pengusaha Sawit Targetkan Produksi 49 Juta Ton CPO di 2021

Ekonomi

Defisit CPO di 2025 Berisiko Ekspansi Lahan Besar-besaran

Edukasi

Industri Lagi Goyang, Ekspor Kelapa Sawit Mampu Tembus USD 10,06 Miliar

Ekonomi

Kembangkan Biodiesel, Pemerintah Kehilangan Potensi Ekspor CPO Rp 41,7 Triliun

Energi
Plantation Application Software

Kelapa Sawit Semakin Berkelanjutan dengan Revolusi Industri 4.0

Digitalisasi

Inovasi Teknologi Optimalkan Produksi Sawit di Lahan Gambut

Lingkungan

Pupuk Kaltim Kembangkan Teknologi Pertanian Kelapa Sawit

Digitalisasi

Sawit Berkelanjutan, Kuncinya Sains dan Teknologi

Agroteknologi

Menteri Pertanian: Potensi Sawit Mesti Dikembangkan Untuk Genjot Ekspor

Ekonomi

Astra Agro Raih Environment Social Governance (ESG) Award 2020

Korporasi

Revolusi Industri Digital 4.0 di Perkebunan Kelapa Sawit

Digitalisasi

Hasil Riset IUCN, Kelapa Sawit 9 Kali Lebih Efisien dalam Penggunaan Lahan

Edukasi

WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Edukasi

Lewat Bahan Bakar Berbahan Sawit, Pemerintah Klaim Ketahanan Energi Nasional Meningkat

Energi
ENGLISH CHANNEL
Lihat Semua