"Sedangkan untuk penetrasi global, kami mendukung penuh sustainability melalui adopsi sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) untuk menangkal hambatan dagang sawit," katanya.
Sertifikasi ISPO
Bukan rahasia umum, ekspor sawit Indonesia dan negara produsen lain kerap menghadapi hambatan di pasar global. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat (AS) memblokir seluruh ekspor minyak sawit milik perusahaan asal Malaysia FGV Holding Bhd dan anak usaha terkait dugaan kerja paksa.
Baca Juga: Bumitama Percepat Digitalisasi di Lini Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit
Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono khawatir anggapan tersebut tersebut digeneralisir ke seluruh perusahaan sawit dan digunakan pihak tertentu untuk menyudutkan komoditas sawit. Untuk menghalau tudingan ini, perusahaan harus memiliki sertifikasi berkelanjutan atau ISPO.
"Perusahaan yang sudah tersertifikasi ISPO tidak perlu dipertanyakan lagi praktek manajemen ketenagakerjaannya," kata Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono di Jakarta.
Data Sekretariat ISPO menunjukkan, hingga 10 Maret 2020, lahan sawit yang telah tersertifikasi mencapai 5,45 juta hektare atau 33,27% dari total areal sawit. Sementara jumlah sertifikat ISPO yang sudah diterbitkan mencapai 621 terdiri dari 607 perusahaan, 10 koperasi swadaya, dan 4 Koperasi Unit Desa plasma.
Baca Juga: Bumitama Percepat Digitalisasi di Lini Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit