Pemerintah Upayakan Stabilisasi Harga TBS Sawit di Tingkat Petani

Jakarta, Warta Sawit Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengurus stabilitas minyak goreng, yang termasuk dari industri hulu kelapa sawitnya.

Luhut mengambil langkah strategis demi melakukan percepatan ekspor, dengan target minimal satu juta ton CPO yang dapat dieskpor dalam waktu dekat.

Hal ini nantinya dapat mendorong percepatan pengosongan tangki-tangki minyak kelapa sawit yang selama ini penuh karena ekspor dilarang.

Sehingga, harapannya pada saat tangki-tangki perlahan kosong, harga TBS di tingkat petani akan meningkat kembali, dengan ikutsertanya peningkatan harga akan TBS juga dapat kembali membaik.

Luhut mengatakan bahwa akan berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan ini dengan memberikan manfaat, utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada. Presiden juga menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada, dan terutama Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan," kata Luhut usai memberikan arahan dalam acara business matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat dilansir dari keterangan resminya, Jumat (10/6/2022).

Luhut sendiri menargetkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit membaik dalam 1-2 pekan ke depan. Harga TBS saat ini masih berkisar di Rp 1.500/kilogram (kg) dan diharapkan naik menjadi Rp 3.000/kg.

Strategi selanjutnya adalah dengan menaikkan rasio pengali pada kebijakan DMO dalam masa transisi ini yang mulanya tiga kali menjadi lima kali.

Kemudian, Pemerintah juga mengizinkan mekanisme pemindahtanganan hak ekspor bagi perusahaan yang belum berkontribusi dalam program SIMIRAH Kementerian Perindustrian dan dapat dipindah tangankan satu kali.

Selain itu, Luhut juga mengatakan pemerintah tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kemenperin sebagai hub dari tata kelola sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang akan dibenahi kedepannya.

Hal ini bertujuan menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran.